MALINAU – Sekitar 4.000 peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Malinau terancam dinonaktifkan mulai Oktober 2026. Mereka selama ini mendapat pembiayaan melalui skema PBI Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Pemkab Malinau langsung membahas persoalan tersebut bersama BPJS Kesehatan Cabang Tarakan. Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.
Sekda Malinau Ernes Silvanus mengatakan, rencana penonaktifan berkaitan dengan keterbatasan anggaran Pemprov Kaltara. Pemkab kini menghitung kemampuan keuangan daerah untuk mengambil alih pembiayaan peserta yang terdampak.
Hasil perhitungan awal menunjukkan masih ada peluang bagi Pemkab Malinau untuk menanggung pembiayaan tersebut. Namun, keputusan akhirnya akan dibahas bersama Bupati Malinau serta dalam forum kepala daerah se-Kaltara.
Ernes menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat kehilangan jaminan kesehatan akibat perubahan skema pembiayaan. Pemkab akan mencari solusi bersama Pemprov Kaltara dan BPJS Kesehatan agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap terjaga.*(Isk/kdy)
