TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Untuk memastikan proyek tersebut segera terealisasi, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menemui Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Gedung Grand Makarti, Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Senin (20/7).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa seluruh persiapan di daerah telah diselesaikan, mulai dari izin pemanfaatan tata ruang hingga dukungan masyarakat adat dan warga transmigran. Dengan demikian, pemerintah pusat diharapkan dapat segera mengeksekusi pembangunan fisik Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat direncanakan dibangun di Desa Ardimulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, di atas lahan seluas 7,87 hektare yang merupakan aset Kementerian Transmigrasi. Status lahan tersebut telah dinyatakan clean and clear setelah diterbitkannya surat pelepasan hak pengelolaan dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
Berdasarkan masterplan, kawasan Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan berasrama, seperti gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama putra-putri, rumah dinas guru, masjid, gedung serbaguna, dapur, kantin, hingga green house untuk pelatihan keterampilan di bidang agribisnis.
Menteri Transmigrasi mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025. Ia juga menginstruksikan jajaran terkait untuk memprioritaskan penyelesaian administrasi pemecahan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) agar proses penyerahan aset dapat segera diselesaikan dan pembangunan Sekolah Rakyat bisa dipercepat. Program ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden RI dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.(ISK)
