TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan RI-Malaysia menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi sejumlah ruas jalan di Krayan, Kabupaten Nunukan, dan Apau Kayan, Kabupaten Malinau, dinilai sudah memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie mengatakan, pihaknya terus memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Salah satunya melalui pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI di Jakarta yang turut dihadiri pemerintah daerah.”Alhamdulillah, Kementerian PU memberikan suatu pengharapan yang baik untuk kita. Karena mereka akan menyediakan anggaran untuk infrastruktur di tahun 2027,” ujar Achmad Djufrie kepada Radar Tarakan akhir pekan lalu.
Dari hasil pertemuan tersebut, Kaltara berpeluang mendapatkan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp200 miliar. Anggaran tersebut nantinya diarahkan untuk membantu pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan.
“Anggaran ini untuk membantu pembangunan infrastruktur di Kaltara, khususnya untuk wilayah perbatasan,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Achmad menjelaskan, sejumlah titik jalan di wilayah perbatasan saat ini mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap distribusi barang dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.Menurutnya, penentuan ruas jalan yang akan mendapatkan penanganan nantinya disesuaikan dengan tingkat urgensi di lapangan. Pematangan perencanaan dan pembahasan akan dilakukan bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kaltara dan kepala daerah.
“Nanti akan disesuaikan, daerah mana yang paling mendesak untuk ditangani segera. Tapi teknisnya itu nanti dilaksanakan lewat Balai, tidak masuk di anggaran daerah,” pungkasnya.
Dengan adanya peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat tersebut, percepatan pembangunan jalan di wilayah perbatasan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas sekaligus membuka akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi.*(Isk/kdy)
