Kaltarapos.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan kembali merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat pada awal tahun 2026. Program ini menyasar 29 unit rumah warga dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkim) Kota Tarakan, Edy Susanto, menjelaskan bahwa program tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria dan belum pernah menerima bantuan perumahan sebelumnya. Perbaikan rumah diharapkan dapat meningkatkan kelayakan hunian sekaligus taraf hidup masyarakat penerima manfaat.
“Ini sudah mulai berjalan secara administrasi, mungkin bulan depan sudah eksekusi. Setiap rumah penerima bantuan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk pengadaan material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang,” ujar Edy, Minggu (8/2).
Ia mengungkapkan, selain menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, program rehabilitasi RTLH juga memprioritaskan warga yang terdampak bencana, termasuk korban gempa. Hal ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang mengalami kerusakan tempat tinggal akibat kondisi di luar kendali mereka.
Edy menambahkan, usulan penerima bantuan RTLH berasal dari berbagai jalur, mulai dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), aspirasi anggota DPRD Kota Tarakan, hingga usulan langsung dari perangkat daerah yang didukung data lapangan. Meski demikian, seluruh calon penerima tetap melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan berdasarkan berbagai aspek.
Program rehabilitasi RTLH ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak, aman, dan sehat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Kota Tarakan.(Adm)
