TARAKAN – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tarakan mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri menyikapi polemik terkait LGBT yang berkembang di tengah masyarakat. FKUB juga meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum segera merespons aspirasi yang telah disampaikan para tokoh agama agar situasi tetap kondusif.
Sekretaris FKUB Kota Tarakan, Syamsi Sarman, mengatakan masukan yang telah disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing. Menurutnya, MUI telah menyampaikan pandangan keagamaan, sementara langkah penanganan berada di tangan pemerintah dan aparat penegak hukum.
Ia menilai lambatnya respons terhadap persoalan tersebut berpotensi memunculkan reaksi dari masyarakat. Di sisi lain, aktivitas kelompok yang menjadi sorotan juga dinilai turut memicu munculnya keresahan dan emosi di tengah sebagian masyarakat, sehingga diperlukan langkah yang tepat untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Meski demikian, Syamsi menegaskan setiap bentuk penyampaian aspirasi harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan sweeping maupun tindakan sepihak karena hanya akan memunculkan persoalan baru dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
FKUB berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan kerukunan di Kota Tarakan dengan mempercayakan penanganan persoalan kepada pemerintah serta aparat penegak hukum. Masyarakat juga diimbau tetap mengedepankan sikap saling menghormati serta menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum.*ISK
