NUNUKAN – Kelangkaan BBM kembali terjadi di Nunukan dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah, yang meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan ini terus berulang.
Arpiah menilai masyarakat di wilayah perbatasan berhak mendapatkan pasokan energi yang memadai. Menurutnya, gangguan distribusi yang berulang menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh pada sistem pasokan BBM.
“Kami meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dengan membangun sinergi bersama Pertamina, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat,” ujar Arpiah, Rabu (5/8).
Ia mengatakan kelangkaan BBM tidak hanya membuat warga harus mengantre, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya operasional dan mendorong kenaikan harga BBM di tingkat pengecer.
Karena itu, DPRD Nunukan akan memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong evaluasi rantai distribusi BBM. Arpiah berharap pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang agar masyarakat perbatasan tidak terus menjadi korban setiap kali terjadi gangguan pasokan.*(Isk/kdy)
