TANJUNG SELOR — Di tengah geliat pembangunan Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia, masih ada 123 desa yang belum tersentuh aliran listrik. Data terbaru ini bahkan bertambah dari sebelumnya 115 desa, setelah pembaruan laporan dari lapangan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Utara Yosua Batara Payangan mengatakan pemerintah provinsi menargetkan 10 hingga 20 desa dapat teraliri listrik setiap tahun. “Harapannya 10–20 desa klir setiap tahun. Artinya, dalam lima tahun kita harapkan sekitar 100 desa bisa terlistriki,” ujar Yosua, Rabu, 4 Maret 2026.
Target tersebut bukan tanpa tantangan. Keterbatasan anggaran daerah membuat percepatan elektrifikasi lebih banyak bergantung pada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemampuan fiskal APBD Kaltara, kata Yosua, belum cukup untuk menjangkau seluruh wilayah terpencil dalam waktu singkat.
Sebagian besar desa yang belum berlistrik berada di kawasan terisolasi—wilayah yang tak memungkinkan disambungkan ke jaringan listrik dari kota-kota utama seperti Tanjung Selor, Malinau, atau Nunukan. Di lokasi-lokasi ini, solusi yang ditempuh bukan memperpanjang jaringan, melainkan membangun pembangkit mandiri berikut infrastrukturnya.
“Pembangkit dan jaringannya harus ada di lokasi tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan jumlah penduduk,” kata Yosua.
Untuk menjangkau desa-desa terpencil itu, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi opsi yang dinilai paling realistis dibanding membangun jaringan transmisi jarak jauh dengan biaya tinggi dan medan berat.
Secara geografis, desa belum berlistrik paling banyak berada di Kabupaten Nunukan, disusul Malinau. Adapun Kota Tarakan disebut telah mencapai rasio elektrifikasi hampir 100 persen. “Sebarannya terbanyak di Nunukan, lalu Malinau. Kalau Tarakan, sudah bisa dikatakan 100 persen berlistrik,” ujarnya.
Bagi pemerintah provinsi, listrik bukan sekadar penerangan. Ia menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup dari akses pendidikan hingga layanan kesehatan serta penggerak ekonomi desa. Target 10–20 desa per tahun menjadi langkah bertahap untuk mengejar ketertinggalan, agar wilayah-wilayah yang selama ini gelap perlahan ikut menyala. (rtg/ant)
