KOPERASI Merah Putih yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi berbasis rakyat ternyata belum sepenuhnya solid di tingkat lapangan. Di Tarakan, Kalimantan Utara, program ini masih diwarnai ketidaksinkronan kebijakan hingga keterlibatan pihak yang dinilai belum merata.
Koordinator Kelompok Kerja Merah Putih (KKMP) se-Tarakan, Saifullah, mengatakan komitmen pengurus koperasi di tingkat bawah sejatinya tidak surut. Ia menyebut semangat tetap terjaga meski dihadapkan pada keterbatasan dan ketidakpastian teknis.
“Yang paling kami banggakan, seluruh ketua dan pengurus masih konsisten mengurus Koperasi Merah Putih Rota Tanah Kas. Sejak awal kami berkomitmen agar program pemerintah ini berjalan baik,” kata Saifullah, Senin, 20 April.
Namun di lapangan, pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan mulus. Saifullah menyoroti minimnya pelibatan koperasi dalam forum-forum strategis serta belum jelasnya arah yang hendak dicapai dalam sejumlah pertemuan.
Ia mengingatkan, pertemuan yang berulang tanpa tujuan konkret justru menimbulkan beban tambahan bagi pengurus. “Hal-hal kecil seperti konsumsi saja sudah menjadi biaya. Kami juga harus memikirkan efisiensi,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, Saifullah menilai dasar hukum program ini masih relatif lemah karena bertumpu pada Instruksi Presiden. Meski begitu, ia melihat adanya niat pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat bawah.
“Secara hierarki, Inpres memang paling lemah. Tapi kami melihat keinginan Presiden ini baik, bagaimana ekonomi tumbuh dari rakyat. Itu yang kami apresiasi,” katanya.
Dinamika di lapangan juga dipengaruhi perubahan kebijakan. Peralihan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 ke PMK Nomor 15 Tahun 2026 disebut berdampak pada mekanisme pendirian dan pengelolaan koperasi.
Saat ini, menurut Saifullah, terdapat sekitar 10 koperasi yang aktif di Tarakan. Namun, pembangunan fisik baru terealisasi pada empat koperasi. Ia menegaskan, tidak semua koperasi membutuhkan fasilitas besar untuk dapat berjalan.
“Wajar jika muncul riak dan polemik. Ada perubahan skema, termasuk keterlibatan pihak seperti PT Agrinas, yang membuat kebingungan di lapangan. Tidak semua koperasi butuh fasilitas mewah. Yang penting koperasi itu hidup dan memberi manfaat,” ujarnya. (rtg/ant)
