IPM Malinau Naik Jadi 75,21 pada 2025, Masih Ada Tantangan Pembangunan

Malinau7 Dilihat

Kaltarapos.id – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malinau pada tahun 2025 tercatat mengalami peningkatan menjadi 75,21, naik dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 74,72. Meski menempati posisi kedua tertinggi di Kalimantan Utara setelah Kota Tarakan, capaian tersebut masih menyisakan sejumlah tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau, Yanuar Dwi Cristyawan, mengatakan kenaikan IPM mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, terutama pada sektor pendidikan dan ekonomi. Namun, peningkatan tersebut dinilai belum sepenuhnya merata di seluruh aspek pembangunan manusia.

“IPM memang meningkat, terutama ditopang oleh pendidikan dan ekonomi. Tetapi masih ada pekerjaan rumah, khususnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan,” ujar Yanuar, Jumat (30/1).

Ia menjelaskan, salah satu komponen yang mengalami perbaikan signifikan adalah harapan lama sekolah, yang meningkat dari 13,35 tahun menjadi 13,58 tahun. Capaian ini menunjukkan peluang anak usia sekolah di Malinau untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas semakin terbuka.

Selain sektor pendidikan, daya beli masyarakat juga menunjukkan tren positif. Pengeluaran riil per kapita tercatat meningkat dari Rp11,19 juta menjadi Rp11,436 juta per tahun, yang mencerminkan adanya perbaikan kemampuan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, Yanuar menilai peningkatan daya beli tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kestabilan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, terutama jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Dengan capaian tersebut, IPM Malinau berada di atas rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Utara yang tercatat sebesar 74,04. Namun, kesenjangan dengan daerah ber-IPM tinggi seperti Kota Tarakan yang mencapai 78,62 masih cukup lebar.

Menurut Yanuar, IPM tidak hanya harus dipandang sebagai angka statistik, tetapi juga menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan.

“Pemerintah daerah perlu memastikan peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi juga diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja serta peningkatan keterampilan masyarakat,” tegasnya.

Ke depan, BPS Malinau menilai penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta penciptaan peluang kerja yang berkelanjutan menjadi kunci agar peningkatan IPM tidak stagnan dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas.(Ags)