TIDENG PALE — Rencana pembangunan Markas Komando Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 922/Upun Taka di Kabupaten Tana Tidung mulai memunculkan penolakan warga. Sejumlah masyarakat keberatan karena lokasi yang diproyeksikan untuk pembangunan batalion berada di atas lahan produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Tana Tidung bersama pemerintah daerah dan unsur terkait di Gedung DPRD Tana Tidung, Selasa, 13 Mei 2026.
Komandan Kodim 0914/Tana Tidung, Letkol Infanteri R. Florensius Richarda, mengatakan masyarakat pada prinsipnya mendukung program pembangunan pemerintah. Namun, warga meminta agar pembangunan tidak dilakukan di area perkebunan yang telah lama mereka kelola.
“Keberatan masyarakat lebih kepada keberadaan tanaman produktif yang sudah menjadi sumber penghidupan keluarga,” kata Florensius usai rapat.
Menurut dia, kebutuhan lahan untuk pembangunan Yonif TP diperkirakan mencapai sekitar 140 hektare. Area yang masuk dalam rencana pembangunan berada di wilayah Desa Bebakung dan Sebawang.
Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Kehutanan, kawasan yang tercatat untuk lokasi tersebut mencapai sekitar 1.600 hektare. Namun kondisi di lapangan, kata Florensius, tidak sepenuhnya sesuai dengan data administrasi karena sebagian area telah dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan perkebunan.
“Secara data memang kawasan itu tersedia, tetapi di lapangan ada tanaman masyarakat yang masih produktif,” ujarnya.
Florensius mengatakan hasil rapat dengar pendapat itu akan dilaporkan ke komando atas sebagai bahan evaluasi lanjutan. Ia membuka kemungkinan dilakukan survei ulang untuk memastikan kondisi riil di lapangan sebelum penetapan lokasi pembangunan.
“Kemungkinan nanti ada survei kembali untuk melihat titik mana yang tidak terdapat tanaman masyarakat dan apakah memungkinkan dibangun tanpa mengganggu lahan warga,” katanya.
Selain itu, Kodim juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya terkait tata ruang, guna mencari alternatif lokasi lain yang dinilai lebih memungkinkan.
“Kami juga akan melihat apakah ada opsi lahan lain yang tidak berdampak terhadap masyarakat tetapi tetap sesuai dengan program pemerintah,” ujar Florensius.
Dalam rapat tersebut, sebagian warga dan unsur pemerintah daerah turut mengusulkan agar rencana pembangunan dikembalikan ke lokasi awal di wilayah Kasai. Kawasan itu dinilai lebih sesuai dengan arah pengembangan wilayah serta rencana pemekaran desa di Kabupaten Tana Tidung.
Sebelumnya, lokasi Kasai sempat menjadi opsi awal. Namun hasil survei dari pemerintah pusat dinilai belum memenuhi kebutuhan teknis sehingga muncul alternatif lokasi baru.
Florensius menegaskan, hingga kini lokasi pembangunan Yonif TP belum ditetapkan dan masih berada pada tahap survei oleh tim dari pusat. (*)
