TARAKAN – Persoalan tarif transportasi online di Kota Tarakan kini tidak hanya berkaitan dengan besaran tarif. DPRD Tarakan juga menyoroti aspek perizinan aplikator yang disebut tidak memiliki izin operasional di daerah.
Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Tarakan, Selasa (1/9). Dalam pertemuan itu, para pengemudi transportasi online meminta agar ketentuan tarif yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Utara pada 17 Juni 2026 segera diterapkan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, mengatakan pihaknya masih mempertanyakan alasan aplikator belum menjalankan ketentuan tarif yang telah ditetapkan pemerintah. Jika persoalan tersebut belum menemukan titik temu, DPRD berencana kembali memanggil pihak aplikator untuk membahas persoalan tersebut secara khusus.
Menurut Randy, persoalan menjadi lebih kompleks karena aplikator transportasi online disebut tidak memiliki izin operasional yang diterbitkan pemerintah daerah. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah tidak dapat secara langsung melakukan pencabutan izin apabila aplikator dinilai tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, DPRD Tarakan masih memiliki opsi untuk mendorong pemerintah daerah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Sebab, kewenangan terkait perizinan aplikator berada di tingkat pemerintah pusat. Randy juga menilai keberadaan lebih banyak aplikator dapat menjadi alternatif bagi pengemudi maupun masyarakat.
Ia menyebut para mitra memiliki pilihan untuk meninggalkan aplikator yang dinilai tidak memenuhi ketentuan dan bergabung dengan layanan lain. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bentuk kekuatan bersama para mitra transportasi online. DPRD pun mendorong agar pilihan aplikator di Tarakan semakin beragam sehingga pengemudi dan masyarakat tidak hanya bergantung pada satu layanan.*(isk/kdy)
