TARAKAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tarakan kembali menjadi sorotan. Kritik masyarakat terhadap kualitas dan pengemasan menu memicu DPRD Kota Tarakan memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi. Di tengah polemik itu, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan dinonaktifkan sementara.
Di Tarakan Utara, Ketua SPPG Yayasan Hidup Berbagi Kasih, Jackson Situmorang, membantah bahwa persoalan terletak pada standar penyediaan makanan. Menurut dia, menu yang disiapkan telah mengacu pada ketentuan program. Masalah, kata Jackson, lebih bersifat teknis.
“Yang disiapkan oleh SPPG sudah sesuai standar. Kemarin itu sebenarnya hanya persoalan kemasan,” ujar Jackson, Selasa (3/3).
Ia menjelaskan, selama Ramadan menu disajikan dalam bentuk kering. Sesuai ketentuan, makanan semestinya dikemas menggunakan plastik vakum dan dibawa dalam hoodie bag. Namun ketersediaan kemasan vakum di Tarakan terbatas. Dalam kondisi mendesak, sebagian menu dikemas menggunakan plastik biasa.
“Karena kekurangan kemasan vakum, sebagian terpaksa menggunakan plastik. Tapi itu tidak semuanya,” katanya.
Persoalan tak berhenti pada kemasan. Jackson mengungkapkan tantangan lain, ketersediaan bahan baku dalam jumlah besar. Ketika permintaan meningkat, pasokan di pasar lokal tak selalu mampu memenuhi kebutuhan.
“Kadang saat kita beli dalam jumlah banyak, barangnya tidak ada. Kalau pun ada, harganya bisa naik. Sementara anggaran sudah ditetapkan, jadi tidak bisa menyesuaikan dengan kenaikan harga,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah turut membantu menjamin ketersediaan bahan kemasan dan bahan pangan agar pelaksanaan program lebih stabil. Fluktuasi harga dan kelangkaan komoditas, menurut dia, berpengaruh langsung pada operasional dapur.
Soal menu buah yang sempat dipersoalkan, Jackson mengatakan pilihan disesuaikan dengan ketersediaan dan harga di daerah. Pisang, misalnya, kerap dipilih karena paling mudah diperoleh dan sesuai pagu anggaran.
“Buah di sini terbatas. Kalau ada komplain soal pisang, memang itu yang tersedia dan sesuai harga,” katanya.
Untuk menu ikan, SPPG memilih jenis tanpa duri agar lebih aman dan disukai anak-anak. Dalam penyediaan bahan pangan, pihaknya mengklaim bekerja sama dengan petani dan nelayan lokal.
Jackson juga membeberkan struktur anggaran program MBG yang kerap disalahpahami publik. Untuk penerima manfaat tingkat TK hingga kelas 3 SD, alokasi anggaran sebesar Rp 8.000 per porsi. Sementara untuk kelas 4 SD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui sebesar Rp 10.000 per porsi. Dari total Rp 15.000 yang dianggarkan per porsi, tidak seluruhnya digunakan untuk bahan makanan.
Sebagian anggaran dialokasikan untuk biaya operasional dapur termasuk honor sekitar 50 relawan, pembelian gas, air, serta kebutuhan pendukung lainnya. Selain itu, terdapat insentif bagi penyedia dapur sebagai mitra program.
“Bukan Rp 15.000 itu seluruhnya untuk anak. Ada bagian untuk operasional dan insentif penyedia dapur karena mereka sudah memfasilitasi dapur,” ujar Jackson.
Di tengah sorotan publik, polemik MBG di Tarakan memperlihatkan satu hal, program sosial berskala besar tak hanya soal niat baik dan anggaran, tetapi juga soal rantai pasok, manajemen teknis, dan transparansi kepada masyarakat. Evaluasi yang dijanjikan DPRD kini menjadi penentu apakah program ini mampu menjawab kritik atau justru menambah daftar pekerjaan rumah. (zac)
