Kaltarapos.id – Realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Malinau pada 2025 belum mencapai target kuota yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi kendala infrastruktur, terutama akses jalan menuju wilayah pedalaman seperti Apau Kayan yang hingga kini masih sulit dilalui.
Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Malinau, Erly Sumiyati, mengatakan penyerapan BBM di wilayah perkotaan berjalan normal. Namun distribusi ke daerah pedalaman kerap terhambat akibat kondisi jalan yang belum memadai.
“Kalau di kota terserap. Tapi di Apau Kayan yang membuat kelihatan masih ada sisa, itu karena kondisi jalannya,” ujarnya saat ditemui, belum lama ini.
Berdasarkan data, realisasi penyaluran solar pada 2025 tercatat sebesar 4.960 kiloliter (KL) dari total kuota 6.792 KL. Sementara untuk Pertalite, realisasi mencapai 12.208 KL dari kuota 15.669 KL. Angka tersebut menunjukkan masih adanya sisa kuota yang belum tersalurkan secara maksimal.
Erly menjelaskan, kondisi ini kerap menimbulkan persepsi seolah-olah Malinau mengalami kelebihan kuota BBM. Padahal, di lapangan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman, justru masih sangat tinggi.
“Kalau dilihat dari pusat mungkin dianggap kuota kita berlebihan karena tidak terserap. Padahal bukan begitu. Di Apau Kayan masyarakat sangat membutuhkan BBM, hanya distribusinya yang terkendala,” jelasnya.
Ia menambahkan, akibat sulitnya akses transportasi, sebagian masyarakat di wilayah perbatasan bahkan terpaksa memperoleh BBM dari luar negeri, seperti Malaysia. Kondisi ini dinilai ironis, mengingat Malinau memiliki kuota BBM sendiri namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Jika persoalan ini tidak segera diatasi, Malinau berisiko kehilangan sebagian kuota BBM di masa mendatang. Selain itu, hambatan distribusi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi serta menyulitkan masyarakat pedalaman dalam mengakses energi.
Erly menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan harus menjadi perhatian serius agar distribusi BBM ke wilayah pedalaman dapat berjalan lancar. Dengan akses transportasi yang lebih baik, penyaluran diharapkan lebih merata dan kuota yang tersedia dapat terserap sesuai kebutuhan masyarakat.(***)
