TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Di tengah ruang fiskal yang masih terbatas, pemerintah menegaskan penyusunan anggaran harus berorientasi pada program prioritas serta selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Pesan itu disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara, Sapi’i, saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin, 3 Agustus 2026.
Menurut Sapi’i, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Ia meminta seluruh ASN terus membenahi kinerja sekaligus bersikap terbuka terhadap kritik.
“Kritik harus dipandang sebagai bahan evaluasi, bukan sesuatu yang harus dihindari. Dengan begitu, kita dapat terus memperbaiki kinerja maupun pelayanan kepada masyarakat,” kata Sapi’i.
Ia menegaskan, sebagai pelayan publik, ASN dituntut memberikan pelayanan yang semakin baik. Karena itu, setiap masukan dari masyarakat semestinya menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.
Sapi’i juga berbagi pengalamannya selama berkarier sebagai ASN yang beberapa kali berpindah perangkat daerah. Menurut dia, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memperkaya pengalaman dan memperluas kapasitas aparatur.
“Perpindahan tugas adalah dinamika yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Setiap ASN harus mempersiapkan diri menghadapi estafet kepemimpinan pada masa mendatang,” ujarnya.
Ia mengingatkan, sejumlah pejabat eselon II yang kini menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dalam beberapa tahun ke depan akan memasuki masa purna tugas. Kondisi itu menuntut lahirnya kader-kader birokrasi yang siap melanjutkan kepemimpinan.
Selain menyoroti kesiapan sumber daya manusia, Sapi’i meminta seluruh perangkat daerah mulai mencermati tahapan penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027. Ia menekankan setiap usulan program harus disusun berdasarkan skala prioritas agar penggunaan anggaran tetap efektif di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Penyusunan program harus benar-benar mempertimbangkan skala prioritas, sehingga anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya. (ant/rtg)
