Potensi Awal Ramadan Berbeda, Kemenag Tana Tidung Ajak Warga Jaga Kebersamaan

Tana Tidung60 Dilihat


TANA TIDUNG – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tana Tidung mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga persatuan menyikapi kemungkinan perbedaan penetapan awal Ramadan tahun ini.


Kepala Kemenag Tana Tidung, H. Hamzah, menyebutkan bahwa perbedaan tersebut berpotensi terjadi antara organisasi kemasyarakatan Islam, khususnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), yang menggunakan metode berbeda dalam menentukan awal puasa.


Menurutnya, Muhammadiyah telah menetapkan jadwal awal Ramadan secara nasional melalui metode hisab yang sudah ditentukan sejak jauh hari. Sementara NU masih berpegang pada keputusan pemerintah yang didasarkan pada hasil rukyatul hilal.


“NU pada prinsipnya mengikuti keputusan pemerintah. Apa yang diputuskan pemerintah itulah yang dijadikan acuan. Karena itu, perbedaan ini tidak perlu diperdebatkan. Justru ini menjadi khazanah dalam kehidupan umat Islam,” ujar Hamzah saat ditemui, Kamis (12/2).


Ia menekankan bahwa perbedaan yang mungkin terjadi hanya berkaitan dengan penentuan tanggal dimulainya puasa, bukan pada teknis ibadah lainnya. Jam pelaksanaan sahur maupun berbuka puasa tetap sama.


“Tidak ada perbedaan waktu berbuka atau sahur. Yang mungkin berbeda hanya penetapan tanggal awalnya saja,” jelasnya.


Hamzah menambahkan, Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari, sehingga pelaksanaan salat tarawih dimulai pada malam sebelumnya, yakni 17 Februari. Sementara itu, pemerintah masih menunggu hasil pemantauan hilal yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Februari.


“Potensi perbedaan memang ada, tetapi harapannya tetap bisa sama. Kalaupun berbeda, hal itu tidak perlu dibesar-besarkan,” katanya.


Terkait pemantauan hilal di wilayah Tana Tidung, Hamzah mengakui adanya kendala geografis. Kondisi wilayah yang dikelilingi perbukitan, hutan, serta kabut tebal menyulitkan pengamatan secara langsung.


“Secara geografis kita berada di daerah yang dikelilingi perbukitan dan hutan, ditambah kabut yang cukup tebal. Namun demikian, koordinasi dan rapat tetap dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan partisipasi, sekaligus untuk mempererat silaturahmi. Pemantauan tidak kami lakukan,” pungkasnya. (eno)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *