TARAKAN – Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) Kalimantan Utara (Kaltara) menilai persoalan transportasi online belum sepenuhnya selesai meski pemerintah telah menetapkan kebijakan komisi maksimal 8 persen bagi pengemudi ojek online. SePOI masih menyoroti program tarif hemat dan belum diterapkannya kebijakan serupa bagi pengemudi taksi online roda empat.
Ketua SePOI Kaltara, Misyadi, mengatakan program tarif hemat sejak lama menjadi tuntutan untuk dihapus karena dinilai menekan pendapatan pengemudi. Menurutnya, skema tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan pemerintah, sementara biaya operasional dan kebutuhan hidup di Kalimantan Utara, khususnya Tarakan, terus meningkat.
Selain itu, Misyadi menyebut pengemudi taksi online roda empat kini turut menyuarakan tuntutan agar kebijakan komisi maksimal 8 persen juga diberlakukan kepada mereka. Hingga saat ini, kebijakan tersebut baru diterapkan bagi pengemudi ojek online sehingga dinilai belum memberikan perlakuan yang setara.
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, pengurus SePOI tingkat pusat bersama komunitas pengemudi taksi online telah mengonsolidasikan aksi unjuk rasa di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Juli. Aksi tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar 10 ribu pengemudi dari berbagai daerah.
SePOI Kaltara mengaku masih menunggu arahan dari pengurus pusat terkait kemungkinan pelaksanaan aksi di daerah. Namun, apabila instruksi diterbitkan, para pengemudi di Kaltara menyatakan siap bergabung untuk memperjuangkan hak-hak pengemudi transportasi online.
Misyadi berharap pemerintah segera merampungkan seluruh aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 agar kebijakan penyesuaian komisi dapat diterapkan secara merata. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pengemudi transportasi online, baik roda dua maupun roda empat.
