TANJUNG SELOR – Konektivitas wilayah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Percepatan pembangunan akses darat menuju wilayah perbatasan RI-Malaysia terus didorong, termasuk melalui dukungan anggaran pemerintah pusat.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan, Kaltara sebelumnya mendapat komitmen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp150 miliar pada 2025. Anggaran tersebut dijanjikan setelah dirinya menyampaikan kondisi akses jalan dari Malinau menuju Krayan kepada pemerintah pusat.
Namun, dari total komitmen tersebut, baru Rp50 miliar yang telah disalurkan ke Kaltara. Sementara sekitar Rp100 miliar lainnya masih dalam proses. Gubernur Zainal berencana menyampaikan kembali persoalan tersebut kepada Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara.
“Mudah-mudahan saya sempat bertemu Pak Menkeu (Suahasil Nazara) yang baru untuk kembali menanyakan soal janji Menkeu sebelumnya. Nanti akan kita sampaikan bahwa yang lalu itu baru dikucurkan Rp50 miliar. Berarti masih tersisa Rp100 miliar lagi,” ujar Zainal, Jumat (25/9).
Menurutnya, sisa anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan sejumlah jembatan yang kondisinya sudah tidak layak maupun yang belum terbangun di wilayah perbatasan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Jembatan Binuang sebagai bagian dari akses penghubung Malinau-Krayan. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan mengurangi ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap akses melalui negara tetangga.*(isk/kdy)
