JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, meminta pemerintah segera melakukan intervensi pasar menyusul lonjakan harga plastik yang membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Firnando mengatakan kenaikan harga plastik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah melampaui batas wajar dan menekan margin usaha kecil. Di sisi lain, pelaku UMKM menghadapi dilema karena tidak leluasa menaikkan harga jual tanpa berisiko kehilangan konsumen.
“Ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, tetapi sudah menjadi tekanan biaya yang serius bagi UMKM,” kata Firnando dalam keterangannya, Senin (6/4).
Menurut dia, kondisi tersebut perlu segera direspons melalui kebijakan konkret. Ia meminta Kementerian Perdagangan mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku di pasar domestik.
“Jika tidak diintervensi, dampaknya bisa meluas terhadap daya tahan usaha kecil dan berpotensi memicu inflasi di sektor informal,” ujarnya.
Firnando menjelaskan kenaikan harga plastik dipicu gangguan pasokan global dan industri petrokimia. Kondisi ini mencerminkan fenomena cost push inflation, yakni kenaikan biaya produksi yang mendorong pelaku usaha menanggung beban tambahan.
Dalam situasi tersebut, UMKM dinilai sebagai kelompok paling rentan karena keterbatasan daya tawar dan akses terhadap alternatif bahan baku.
Ia mengusulkan sejumlah langkah, antara lain pengawasan distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan global. Selain itu, percepatan impor bahan baku juga dinilai perlu, termasuk melalui kerja sama dengan negara pemasok utama.
Firnando menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan usaha, terutama saat terjadi gangguan pasokan bahan baku seperti nafta.
“Kementerian Perdagangan perlu lebih aktif menjaga keseimbangan pasar,” kata dia.
Ia mengingatkan agar pelaku UMKM tidak terus menjadi pihak yang menanggung dampak gejolak global. “Intervensi yang cepat dan tepat dibutuhkan agar stabilitas harga dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” ujarnya. (*)
