TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan mengambil langkah antisipatif menyusul munculnya ajakan maupun ancaman aksi sweeping terhadap kelompok laki-laki bergaya menyerupai perempuan atau yang kerap disebut “boti” di media sosial. Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan sepihak yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tarakan, Muhammad Harris, mengatakan pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Polres Tarakan, Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA), Kejaksaan Negeri Tarakan, dan sejumlah instansi terkait untuk membahas langkah-langkah pencegahan.
Menurut Harris, pemerintah menegaskan bahwa tindakan sweeping bukan merupakan kewenangan individu maupun kelompok masyarakat. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, penyelesaiannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak memicu konflik baru di tengah masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Tarakan berencana menggelar pertemuan lanjutan secara tertutup dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dinas Pendidikan, instansi yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta berbagai unsur lainnya untuk merumuskan langkah penanganan yang komprehensif.
Pemerintah menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum semata. Karena itu, upaya pembinaan, edukasi, dan pencegahan akan dikedepankan agar situasi tetap kondusif serta tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.(ISK)
